KENDAL, PERHUTANI (04/12/2025) | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal menerima kunjungan delegasi dari Pemerintah Metropolitan Tokyo Jepang untuk melakukan peninjauan lapangan di Petak 6B-1, wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kedungpucung, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mangkang, Desa Kedungsuren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Rabu (03/12).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut rencana kerja sama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, yang turut melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Mukti sebagai mitra Perhutani di wilayah tersebut. Areal yang dikunjungi merupakan kawasan produksi jati tahun tanam 1976 yang direncanakan memasuki masa tebang pada 2026.
Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut menjelaskan gambaran umum pengelolaan hutan oleh Perhutani. Ia memaparkan bahwa Perhutani sebelumnya mengelola kawasan hutan seluas 2,4 juta hektare di Jawa Tengah, namun dengan adanya kebijakan pengambilalihan kembali kawasan hutan dengan pengelolaan khusus oleh pemerintah, luasannya kini menjadi sekitar 1,3 juta hektare.
Lebih lanjut Asep menambahkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan pembagian 20 distrik kelas perusahaan sesuai karakteristik kawasan, seperti kelas perusahaan jati di dataran rendah dan pinus di dataran tinggi. Perhutani juga memiliki rencana kelestarian hutan (RKH) sebagai pedoman pengelolaan selama 10 tahun ke depan.
“Kontribusi pendapatan Perhutani berasal dari hasil hutan kayu sebesar 63 persen, hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus 23 persen, dan sisanya dari wisata serta agroforestri. Dalam setiap kegiatan pengelolaan, kami selalu menggandeng LMDH agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus ikut menjaga kelestarian hutan,” ungkapnya.
Asep menegaskan bahwa Perhutani menjalankan prinsip pengelolaan berkelanjutan melalui tiga aspek: planet, people, dan profit.
“Planet berarti menjaga kelestarian alam, people meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan profit memastikan keberlanjutan perusahaan karena Perhutani tidak dibiayai APBN,” tambahnya.
Terkait rencana tebangan pada 2026 mendatang, ia menjelaskan bahwa proses pemanenan dilakukan dengan menerapkan metode diteres agar kualitas kayu tetap optimal dan tidak mengalami pecah banting saat ditebang.
Sementara itu, Administratur KPH Kendal mengingatkan pentingnya penerapan keselamatan kerja dalam setiap aktivitas pemanenan di lapangan.
“Seluruh pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti SOP tebangan. Operator gergaji mesin harus menentukan arah rebah pohon secara tepat untuk menghindari kerusakan kayu maupun kecelakaan kerja,” ujarnya.
Ketua LMDH Wana Mukti, Sudaryanto, menyampaikan apresiasi atas pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan produksi kayu jati.
“Kami siap mendukung penuh kegiatan produksi tahun 2026 dan berharap seluruh pekerja selalu diberi keselamatan,” tuturnya.
Melalui kunjungan ini, Perhutani berharap kerja sama dengan Pemerintah Metropolitan Tokyo dapat terus berkembang, terutama dalam upaya pengelolaan hutan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan.
