Grobogan – Upaya mengatasi banjir dan kekeringan di Kabupaten Grobogan kini mendapat perhatian serius. Melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Selasa (07/10) di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Perum Perhutani, Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan kalangan akademisi duduk bersama membahas strategi pengelolaan hutan yang lebih produktif, lestari, dan berwawasan lingkungan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, perwakilan dari Bappeda, seluruh Unit Perangkat Daerah (UPD), Camat se-Kabupaten Grobogan, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Jawa Tengah, para akademisi, serta Administratur Perhutani dari KPH Purwodadi, KPH Gundih, dan KPH Telawa.
FGD ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk menjaga kelestarian hutan, mencegah bencana banjir dan kekeringan, serta mengoptimalkan peran sektor kehutanan sebagai penggerak ekonomi hijau di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 202.385 hektar, menjadikannya kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, luas kawasan hutan produksi mencapai 70.189,94 hektar atau sekitar 34,6% dari total wilayah kabupaten.
Hutan produksi tersebut terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 3.060,97 hektar dan hutan produksi tetap seluas 67.097,2 hektar. Sementara kawasan bentang alam karst seluas 11.377 hektar tersebar di Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, dan Ngaringan, dengan luas hutan dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) mencapai 5.425,49 hektar.
Selain kehutanan, potensi pertanian juga menjadi perhatian penting. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tercatat seluas 71.949 hektar, dengan Luas Baku Sawah (LBS) mencapai 82.394 hektar. Berdasarkan hasil digitasi tahun 2021, lahan pertanian di kawasan hutan mencapai 27.731 hektar, atau sekitar 39,5% dari total luas kawasan hutan.
“Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan tahun 2024. Sektor ini tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci keseimbangan ekosistem dan ketahanan lingkungan,” ujar Sekda.
Anang menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dari hulu ke hilir, agar penanganan banjir dan kekeringan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi keharusan untuk memastikan tata kelola hutan memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Ir. Untoro Tri Kurniawan, S.Hut., MM, menegaskan bahwa upaya pencegahan banjir tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak.
“Untuk mencegah banjir dan menjaga kelestarian hutan, diperlukan tindakan nyata dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, dinas teknis, hingga masyarakat sekitar hutan. Hutan tidak boleh dipandang semata sebagai sumber ekonomi, melainkan benteng ekologis yang menjaga keseimbangan air dan tanah,” ungkap Untoro.
Ia menambahkan, Perhutani terus mendorong pengelolaan hutan berbasis kolaborasi dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), akademisi, dan pemerintah daerah, agar pengelolaan hutan menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus ekologis.
Dukungan juga datang dari dunia pendidikan. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan (ITB-MG), Ir. Jati Purnomo, M.Si, menyampaikan komitmen akademisi untuk berperan aktif dalam pendampingan dan edukasi masyarakat sekitar hutan.
“Kami mendukung langkah Perhutani untuk menanam tanaman keras seperti buah-buahan di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Selain menekan laju erosi dan menjaga ekosistem, tanaman tersebut juga bernilai ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan pentingnya pendampingan aktif antara pemerintah daerah, Perhutani, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Keberlanjutan hutan adalah keberlanjutan kehidupan. Pemerintah, Perhutani, dan masyarakat harus bersinergi memperbaiki perilaku terhadap alam,” tegas Jati.
Melalui FGD ini, seluruh peserta bersepakat bahwa pengelolaan hutan produktif dan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis seperti penanganan banjir dan kekeringan, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan menjadi fokus utama diskusi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Perhutani, akademisi, dan masyarakat dalam membangun Grobogan yang hijau, produktif, dan tangguh terhadap perubahan iklim. (Mj-A)
